UU Perampasan Aset Diminta Lindungi Korban Penipuan Haji dan Umrah

JAKARTA -- DPR RI baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) menjadi undang-undang dengan mengidentifikasi berbagai tindak kejahatan yang dapat dikenai perampasan aset. Pengamat haji dan umrah Mustolih Siradj meminta agar DPR memasukkan klausul aset dan harta para pelaku tindak pidana penipuan terhadap jamaah haji dan umrah dirampas untuk mengembalikan kerugian korban melalui beleid tersebut.
Mustolih mengatakan, penipuan travel kerap mengorbankan ribuan orang yang rela menabung mengumpulkan uang selama bertahun-tahun, bahkan ada yang rela menjual harta benda untuk beribadah ke Tanah Suci Makkah. Diantara mereka, bahkan ada yang sampai ditelantarkan begitu saja di negara lain tanpa diberikan ganti rugi.
Kutipan awal dari Republika, ditulis oleh A.Syalaby Ichsan. Hak cipta artikel milik penerbit.




